Logo

Jika Tak Salah,

Mengapa Harus Mengancam?

The Meditz — Saling ancam. Itulah yang terjadi dalam komunikasi politik di Indonesia belakangan ini. Fenomena ini terlihat, misalnya, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 8 Februari 2010, meminta polisi menindak pengemplang pajak.

Pernyataan itu tak hanya menyentak karena berbeda dari pola komunikasi Presiden sebelumnya yang cenderung mengiba. Namun, juga dengan cepat ditebak arahnya ke sejumlah perusahaan milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Kegelisahan di balik komunikasi itu juga cepat diduga, yaitu terkait sikap Partai Golkar yang cenderung kritis dalam kasus aliran dana talangan (bail out) Bank Century.

Beberapa hari sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsudin juga mengucapkan ”ancaman”, telah mengusulkan perombakan kabinet kepada Presiden. Alasannya, ada partai koalisi yang dinilai tidak mau seiring sejalan dalam kasus Bank Century.

Yang tak kalah mengagetkan, Aburizal menjawab ”ancaman” itu dengan mengumpulkan semua menteri dan kepala daerah yang menjadi kader Golkar bersama pimpinan partai itu. Ia juga mengatakan, jangan ”pernah mengancam”. Golkar tak gentar.

Banyak kasus

Fenomena ancam-mengancam ini juga dirasakan pihak lain. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku, partainya merasa tertekan atas penersangkaan kadernya, yakni Ketua PPP Endin AJ Sofihara dan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah yang juga Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Penahanan juga dialami Dhudie Makmun Murod, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang menyatakan, penahanan ketiga orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan politik. KPK, yang kini oleh sejumlah kalangan dinilai lamban dalam menangani kasus Bank Century, menegaskan, penahanan itu hanya untuk memperlancar proses hukum.

Romahurmuziy menegaskan, PPP percaya dengan kinerja KPK dan tidak melihat adanya unsur politisasi dalam penahanan kader partainya. Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung mengatakan, dalam peristiwa besar, sering terjadi berbagai ”kebetulan”. Ia juga menegaskan, PDI-P tidak dapat ditekan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham juga mengatakan, tekanan apa pun tak akan memengaruhi hasil Pansus Bank Century. Proses politik yang dilakukan dengan tekanan justru akan kontraproduktif. ”Sekarang seharusnya kita berdebat untuk menata Indonesia agar lebih maju,” katanya.

Danarka Sasangka, pengajar Fakultas Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, melihat, komunikasi ancam-mengancam menunjukkan, sejumlah elite politik mulai merasa terganggu dengan langkah pihak lain. ”Dengan mengancam, penguasa ingin berkata, kamu jangan main-main karena saya punya kuasa,” ucapnya. Namun, politik ancaman juga memunculkan pesan, pihak yang mengancam memiliki persoalan yang berusaha disembunyikan. (NWO/KOMPAS.com)